Pesan Pendek Mestinya Murah

>> Opini
>> Majalah Tempo, Edisi 14-20 Januari 2008 [p.20-21]

Tarif layanan pesan pendek terlalu mahal dan diduga akibat praktek kartel. Hak konsumen semestinya dilingungi berdasarkan undang-undang.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini sedang menyelidiki dugaan praktek kartel dalam penetapan tarif short message service (SMS). Lang­kah ini patut didukung. Masalahnya, tarif SMS di Indonesia yang Rp 250 sampai Rp 350 tergolong mahal. Apalagi, menurut penelitian Badan Regulasi Telekomuni­kasi Indonesia (BRTI), biaya produksi untuk berkirim SMS hanya Rp 76. Kalau dimasukkan ongkos promosi dan keun­tungan perusahaan, tarif SMS yang layak antara Rp 100 dan Rp 150.

Penyelidikan KPPU memang baru akan berakhir pada Maret mendatang. Kita berharap keputusan KPPU benar­-benar berpihak ke konsumen. Ini menyangkut jutaan pe­makai telepon seluler.

Sampai saat ini KPPU telah menemukan indikasi adanya persekongkolan penetapan tarif. Komisi mendapatkan bukti adanya surat perjanjian antara Hutchinson Telecommunication Indonesia dan Excelcomindo Pratama (XL), yang diserahkan sendiri oleh pihak Hutchinson. Kemudian Bakrie Telecom meneken perjanjian untuk menerapkan tarif SMS antar operator tak kurang dari Rp 250. Perjanjian serupa terjadi lagi antara XL dan Mobile 8 serta Smart Telecom. Lalu, Telkomsel meneken perjanjian juga dengan Bakrie dan Smart Telecom. Kerja sama kait-mengait ini bukankah sudah bernama kartel yang merugikan konsumen?

Boleh saja Presiden Direktur Excelcomindo Hasnul Suhaimi membantah tudingan bahwa kesepakatan itu mengarah ke praktek kartel. Dalih Hasnul, bila tarif SMS tak imbang antara satu operator dan operator lainnya, akan terjadi penumpukan pengguna SMS di operator murah. Hal itu bisa mengganggu jaringan, katanya. Alasan ini menggampangkan masalah. Jika hanya menghindari pe­numpukan, kenapa tarif yang disepakati tidak mengambil yang murah saja? Misalnya Rp 100 per SMS, toh perusa­haan sudah untung.

KPPU sekarang diuji untuk mengambil keputusan bi­jak. Jika dua operator terbesar-Telkomsel dan XL- ber­sekongkol melakukan perjanjian tarif, apalagi operator lain ikut bergabung, ini jelas melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat. Pasal 5 Undang-undang itu menyebutkan, “Setiap pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaingnya untuk menentapkan harga yang harus dibayar pelanggan.”

Para operator itu juga melanggar Undang-undang No­mor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-undang ini menyebutkan, “Konsumen punya hak memperoleh pelayanan baik dan membayar harga wajar atas produk barang dan/atau jasa yang digunakan.” Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, antara lain menekank­an kewajiban melayani konsumen dengan benar dan jujur.

Apakah operator seluler sudah jujur? Kemajuan teknolo­gi seharusnya membuat tarif SMS lebih murah. Tren global juga menyatakan demikian, karena pemakaian SMS te­rus melonjak. Di Asia, kawasan dengan pengguna layanan pesan pendek terbanyak, ada sekitar 1,5 triliun SMS diki­rim pada 2007. Pada 2008 diperkirakan meningkat menjadi 1,7 triliun.

Memang, tak ada data khusus di Indonesia. Tapi, dengan melihat pengguna SMS di Asia, dan kebiasaan orang Indo­nesia yang gemar ngerumpi, sudah seharusnya konsumen mendapat pelayanan prima: tarif murah. KPPU berkewa­jiban melindungi konsumen dengan memutus jaringan kar­tel. ini. Beri kebebasan operator menentukan tarifnya sen­diri, tanpa persekongkolan. Seperti bunyi iklan yang justru dipakai pengelola jaringan seluler: kalau memang bisa mu­rah, kenapa harus mahal? []

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: