Soeharto di Batas Waktu

>> Opini
>> Majalah Tempo, Edisi 14-20 Januari 2008 [p.19]

Buat apa kita bicara hal yang tak mungkin terjadi? Ide mengadili bekas presiden Soeharto, yang belakangan keras terdengar, saat ini sama mustahilnya dengan menguras samudra. Mubazir. Ide itu sa­ngat terlambat dan terasa kurang sopan dibicarakan saat ia meregang nyawa.

Tubuh ringkih itu tergolek lemah di lantai lima Rumah Sakit Pusat Pertami­na, Jakarta. Sampai akhir pekan lalu, ia sudah sembilan hari di sana, dengan peluang bertahan kian tipis. Jantungnya berdetak tak berirama, ada perdarahan di ginjal, paru-parunya mengalami infeksi dan tergenang cairan. Ventilator yang dipasang belum mengantarnya mencapai kesadaran penuh. Tokoh utama Orde Baru ini mendaki jalan terjal untuk menghadap Sang Pencipta.

Soeharto merupakan bagian masa lalu kita. Dia punya jasa, juga dosa. Dia punya pendukung, juga musuh poli­tik. Itu sebabnya orang bereaksi atas kabar masa kritisnya dengan berbagai cara. Di Solo, sejumlah orang menggelar pengajian untuk memohon kesembuhannya. Di Jakarta, sekelompok orang yang mengaku keluarga korban pelang­garan hak asasi manusia melakukan demonstrasi dan me­mirita ia diadili. Ini gugatan yang selalu terdengar sejak 1999, ketika Soeharto pertama kali tersengat stroke.

Tuntutan bisa datang dari mana pun, tapi pengadilan tak pernah menyidangkan orang sakit. Lagi pula semua peme­rintah pasca Orde Baru tak pernah kelihatan punya ke­mauan politik serius untuk mengadili Soeharto. Terbitnya surat keputusan penghentian penyidikan oleh Kejaksaan Agung pada 2006 menunjukkan pertanda betapa “enggan” pemerintah membawa pendiri Orde Baru itu ke meja hijau.

Sikap “enggan” itu cermin pergulatan politik di langit­-langit kekuasaan. Pergulatan malah sudah tampak ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat merumuskan Ketetapan Nomor IX/1998 tentang penyelenggaraan negara yang ber­sih dan bebas korupsi. Kompromi yang terjadi akhirnya meniadakan perintah khusus, misalnya memberikan status tersangka kepada Soeharto. Sidang MPR, dengan peserta kelompok yang mengaku reformis dan sisa-sisa Orde Baru, tidak mampu melahirkan ketetapan hukum yang mengha­ruskan Soeharto mempertanggungjawabkan secara hukum penyalahgunaan jabatan, umpamanya. MPR hanya mela­hirkan ketetapan yang menyebutkan bahwa upaya pembe­rantasan korupsi harus dilakukan terhadap siapa pun, ter­masuk mantan presiden Soeharto.

Kita tahu Ketetapan MPR itu tidak pernah utuh dijalan­kan setiap pemerintah yang berkuasa setelah 1998. Pem­berantasan korupsi dilakukan, tapi pengadilan atas Soeharto macet dan tak menghasilkan apapun. Tidak salah jika orang bilang reformasi 1998 tidak menghasilkan “pe­menang” yang bisa memaksa “yang ka­lah” mengikuti aturan-aturan main yang baru. Bahkan aturan main yang baru itu tak pernah dibuat. Yang ada adalah aturan hasil kompromi yang mengan­dung kepentingan semua kelompok.


Karena itu, setiap persoalan menda­tangkan perbedaan pandangan. Soe­harto mungkin bersalah di mata kelom­pok reformis, tapi di mata penyokong Orde Baru tidaklah demikian. Perbedaan pandangan itu biasanya tidak melahir­kan tindakan nyata karena kaum reformis dan sisa Orde Baru bekerja dengan arah gerakan berlawanan. Kelompok re­formis sendiri tak punya kekuatan cu­kup untuk menata ulang semua sistem, termasuk sistem peradilan, apalagi mengadili penyalahgu­naan kekuasaan masa lalu.


Yang patut disesali dari keadaan ini, sirna sudah kesem­patan berharga bagi Indonesia untuk menorehkan prestasi baru bidang hukum dalam membereskan kasus bekas pe­mimpinnya –seperti Filipina menyidangkan bekas presi­den Joseph Estrada atau Nigeria memutus kasus orang no­mor satunya, yaitu Jenderal Sani Abacha. Kita tak pernah tahu seberapa benar tuduhan korupsi yang selama ini di­alamatkan kepada Soeharto, seperti juga kita tak jelas tahu salahkah tuduhan itu.

Kerugian terbesar justru diderita Soeharto sendiri. Benar bahwa ia dimuliakan segenap petinggi negara — ke­adaan yang jauh berbeda dibandingkan dengan hari-hari terakhir Bung Karno, yang terasing dan serba kekurangan. Presiden Yudhoyono datang ke rumah sakit. Ia dua kali mengadakan jumpa pers khusus untuk menyatakan ke­prihatinannya atas kondisi jenderal besar bintang lima itu dan menyatakan pemerintah mengusahakan pengobatan terbaik. Wakil Presiden setidaknya juga dua kali bertan­dang ke RSP Pertamina. Jusuf Kalla sempat membatalkan kunjungan kerja ke Riau untuk menunggui masa-masa kri­tis pendiri Golongan Karya itu. Tapi Soeharto sudah ke­hilangan kesempatan menjelaskan bahwa ia tak memiliki sesen pun harta di luar negeri, seperti yang beberapa kali dikatakannya. Ia tak sempat menjawab semua tuduhan ke­pada rakyat yang selama 31 tahun dipimpinnya.

Jarum jam tak bisa diputar ulang. Jadi buat apa lagi bi­cara tentang persidangan yang sudah tak mungkin? Ini juga bukan saat yang tepat untuk menegosiasikan gugatan per­data terhadap penguasa Orde Baru itu. Biarlah dia yang te­ngah berada di batas waktu menutup perjalanan panjangnya dengan tenang. []

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: